Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

« Selamat Datang di Situs Web Resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ® »

PERTANYAAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT

ALUR LAYANAN



Untuk alur permohonan informasi & keberatan informasi bisa dilihat di halaman PPID Pembantu Dinas Kesehatan pada menu Galeri dan Data sub menu Data PPID.

PERTANYAAN/PENGADUAN MASYARAKAT

  1. Pertanyaan/Pengaduan :
    Assalamu Alaikum wr.wb mohon di bantu nich bapak/ibu, saya masih kebingungan nic dengan alur proses perijinan toko obat, sekarang sudah aturan terbaru harus ke PTSP, jadi saya mohon petunjuk nic...bagaimana langkah langkah nya ...saya apa harus ke dinas kesehatan dahulu atau ke PTSP...terima kasih (mas said, jl.teluk menyurai sintang kalbar)
    Jawaban :
    Waalaikumussalam wr. wb. Bapak/Saudara Mas Said. Betul sekarang ijin Toko Obat diterbitkan oleh DPMPTSP, akan tetapi ada 2 persyaratan yang masih dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yaitu Ijin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai Penanggungjawab Toko Obat dan Persetujuan Denah Ruang Toko Obat. Silahkan ke Dinkes dan DPMPTSP untuk konsultasi dan mendapatkan blanko. (Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman) || Admin – 11 Maret 2019 .
  2. Pertanyaan/Pengaduan :
    Bisakah jamkesda digunakan untuk kontrol/check up ke rsud pare.? Administrasinya Harus tetap bayar sperti pasien umum atau ditanggung jamkesda.? Menurut saya, saya harus tau kegunaannya dulu sebelum mengurusnya, .karna keluarga pasien/lebih tepatnya keponakan saya sedang sakit(sekat jantungnya bocor) adalah termasuk keluarga yg tidak mampu Mohon kerjasamanya untuk pihak terkait. Terima kasih. (David, Kayen kidul)
    Jawaban :
    Yth. Saudara David, Jamkesda dapat dipergunakan untuk kontrol ke UPTD Puskesmas maupun RSUD Kabupaten kediri di Pare sesuai indikasi medis dan gratis (Jawaban oleh Seksi SDM Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan). || Admin – 04 Februari 2019 .
  3. Pertanyaan/Pengaduan :
    Pak saya mahasiswa unp saya mau tanya berapa persen wanita di kediri yang mengalami keputihan? Terima kasih (Yudha arifki, Tulung agung)
    Jawaban :
    Yth. Saudara Yudha Arifki, mohon maaf di sistem pelaporan kami tidak mencantumkan data mengenai jumlah wanita yang mengalami keputihan/ flour albus. (Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi) || Admin – 18 Januari 2019 .
  4. Pertanyaan/Pengaduan :
    tanya saya peserta BPJS. Kemarin saya memeriksakan keponakan saya(peserta BPJS) di UGD RS HVA,diagnosanya infeksi saluran kencing dan dianjaurkan untuk rawat inap. Tp trnyta kamarnya sudah penuh semua,, terus solusinya dr pihak HVA dksih pngantar ke RSUD pare tp tryta kamarnya jga penuh. Dri RSUD pare dsarankan lagi ke RS amelia,tp disana juga sama kamar perawatannya Juga penuh semua dan dsruh pulang. Pertanyaan saya,, apa semua rumah sakit ga punya solusi lain selain rawat inap, pdhal keponakan saya itu setelah pipis pasti nangis kesakitan?! Apa krna keponakan saya pakai BPJS sehingga tdk mau mnangani? Padahal saya BPJS nya jga bayar. Trims (Eni rohmawati, Krenceng kepung)
    Jawaban :
    Yth. Ibu/Sdri Eni Rohmawati. Banyaknya Masyarakat yang berobat menggunakan layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan membuat beberapa kamar inap di faskes 1 (klink, puskesmas) atau faskes lanjutan (Rumah Sakit) sesuai dengan pilihan kelas peserta (pasien) sering penuh. Sehingga membuat peserta bpjs yang hendak berobat menjadi bingung, pulang atau tetap dirawat. Jika memang ini terjadi dengan anda atau keluarga anda yang akan berobat menggunakan BPJS Kesehatan dan ternyata ruang kamar rawat inap di Faskes 1 atau rumah sakit rujukan penuh maka ada beberapa hal yang harus anda lakukan. BPJS Kesehatan telah mengambil solusi untuk masalah ini sehingga peserta bpjs yang sakit tetap bisa mendapatkan haknya. Berdasarkan Peraturan yang telah dibuat, ketika Ruang Rawat sesuai Kelas Peserta Penuh maka Peserta BPJS Kesehatan memiliki hak untuk naik kelas 1 tinggkat diatasnya. Misal anda terdaftar sebagai peserta di kelas 2, maka ketika ruang inap kelas 2 penuh anda bisa mengajukan naik ke ruang rawat inap kelas 1, namun ada batas yaitu hanya bisa 3 Hari saja. Jika kemudian kelas perawatan sesuai hak Peserta itu telah tersedia, maka Peserta yang bersangkutan ditempatkan di kelas perawatan yang menjadi hak Peserta. Jika kenaikan kelas yang terjadi lebih dari 3 (tiga) hari, maka selisih biaya yang terjadi menjadi tanggung jawab Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan atau berdasarkan persetujuan pasien dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang setara difasilitasi oleh Faskes dan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Ketika akan melakukan rawat inap, disarankan sebaiknya peserta BPJS Kesehatan mendatangi BPJS Center yang ada di rumah sakit tersebut. Hal itu dilakukan bertujuan agar pasien mendapatkan informasi tentang prosedur maupun klaim BPJS Kesehatan. (Sumber: https://www.panduanbpjs.com/ketika-ruang-kamar-inap-penuh-ini-yang-perlu-dilakukan-peserta) || Admin – 11 Januari 2019 .
  5. Pertanyaan/Pengaduan :
    Saya salah satu warga di Dsn. gondang RT 02 RW 04 Ds.Besuk Kec.Gurah Kab. Kediri, maaf saya tidak ingin disebut nama krn saya mewakili warga sekitar sini yang sudah resah dengan bau dari kotoran kandang ayam yang beroprasi ditengah perkampungan masyarakat yang sangat menggangu serta baunya yang sangat mengganggu, dikarenakan baunya seperti bangkai dan dapat menggangu kesehatan anak anal serta lansia sekitar. Mohon tindak lanjutnya dari dinkes kabupaten kediri krn pada musim hujan sekarang ini baunya lebih menyengat daripada ketika musim kemarau. Mohon tindak lanjut secepatmya, terimakasih (Anonim, Gondang Besuk Gurah Kediri)
    Jawaban :
    Yth. Bpk/Sdr. Anonim. Mengenai masalah kandang ayam di lingkungan Saudara, mohon dilaporkan ke Kantor Desa setempat terlebih dahulu atau Saudara bisa mengadu ke Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) setempat atau sekarang menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri. Setiap usaha harus memiliki Izin Usaha serta Izin Gangguan (HO) selain itu pemilik peternakan juga wajib memiliki NKV (Yang dimaksud dengan “nomor kontrol veteriner (NKV)” adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan. Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memasukkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki NKV). Apabila usaha peternakan tersebut sudah memiliki HO, Saudara dapat mengajukan komplain kepada pejabat yang menerbitkan HO-nya (dalam hal ini adalah Bupati Kediri) karena sangat mengganggu serta membahayakan kesehatan masyarakat. Kemudian apabila belum memiliki HO, penduduk dapat melakukan pengaduan kepada pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait pelanggaran izin gangguan. Saudara dapat pula mengadukan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri karena dinas tersebut yang bertanggung jawab terhadap pembinaan umum peternakan serta pemberian izin dan pembinaan teknis peternakan. Jadi, setiap usaha harus memiliki Izin gangguan (HO) dan NKV khususnya untuk usaha peternakan. Usaha yang tidak memiliki HO tidak boleh beroperasi dan meskipun telah memiliki HO ketika menimbulkan kerugian. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. || Admin – 10 Desember 2018 .
  6. Pertanyaan/Pengaduan :
    Assalamualaikum wr. Wb Saya ingin bertanya, jumlah abortus di kabupaten Kediri dari tahun 2016-2018 ada berapa saja ya? Terimakasih wassalamualaikum wr. Wb (Ayyu maulana, Pare, kediri)
    Jawaban :
    Waalaikumussalam wr. wb. Saudari Ayyu Maulana, Mohon maaf, Pertanyaan Saudari telah kami teruskan ke Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dan untuk data jumlah abortus di Kabupaten Kediri dipersilahkan Saudari datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dengan membawa Surat Permohonan Data || Admin – 06 Desember 2018 .
  7. Pertanyaan/Pengaduan :
    Assalamualaikum. Saya mau nanya bagaimana cara memgurus jamkesda. Apa aja persyaratanya. Jamkesda berlaku berapa bulan (Yayuk, Sumberjo pranggang plosoklaten kediri)
    Jawaban :
    Waalaikumussalam wr. wb. Ibu/Sdri. Yayuk, Perlu diketahui bahwa Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) ada 2 kategori, (1) Jamkesda dengan SKM (Surat Keterangan Miskin) berlaku khusus untuk RSUD di wilayah Kabupaten Kediri (pasien berobat di RSUD Pare) masa berlakunya 1 tahun. (2) Jamkesda dengan SPM (Surat Pernyataan Miskin) berlaku untuk RSUD diluar wilayah Kabupaten Kediri (pasien berobat ke RSUD diluar RSUD Pare) masa berlakunya 1 bulan. Untuk persyaratannya antara lain: Foto Kopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, Foto Kopi Akte/Surat Kelahiran untuk bayi & anak (belum punya KTP), Surat Rujukan/ Rawat Inap, Surat Keterangan Miskin, Surat Pernyataan bermaterai 6000, Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kediri. Untuk prosedurnya untuk Jamkesda dengan SKM (Kategori 1) setelah semua persyaratan lengkap dibawa ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, sedangkan untuk Jamkesda dengan SPM (Kategori 2) setelah persyaratan lengkap dibawa ke Dinas Sosial Kabupaten Kediri untuk mendapat persetujuan, setelah persyaratan disetujui oleh Dinas Sosial baru dibawa ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. (Seksi SDM Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan) || Admin – 06 Desember 2018 .
  8. Pertanyaan/Pengaduan :
    Assalamualaikum wr wb , saya anisa mahasiswa dari Iik kediri mau bertanya angka kejadian Diabetes mellitus tipe 2 di kota kediri berjumlah brapa ya ? Dan untuk alur pengambilan data awal bagaimana ?terimakasih (Nisa, Bandar lor )
    Jawaban :
    Waalaikumussalam wr. wb. Sdri Anisa. Mohon maaf, untuk angka kejadian Diabetes mellitus tipe 2 di Kota Kediri dipersilahkan Saudari menghubungi/datang ke Dinas Kesehatan Kota Kediri, Jl. Kartini No 7 Kecamatan Kota Telp. (0354) 682001 (Selatan Balaikota Kediri). Wilayah kerja kami adalah Kabupaten Kediri. || Admin – 13 November 2018 .
  9. Pertanyaan/Pengaduan :
    Asslmlkum wr.wb.. sya mau tanya dulu keluarga saya dapat kartu jamkesmas tp skrag udah di ganti KIS kok keluarga saya enggak dapat mohon infony (JAINAL ABIDIN, dari desa gedangsewu pare kediri)
    Jawaban :
    Waalaikumussalam wr. wb. Bpk./Sdr. Jainal Abidin. Data peserta Jamkesmas secara berkala dilakukan verifikasi & validasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kediri. Dari hasil verifikasi & validasi data tersebut ada kemungkinan terdapat beberapa peserta Jamkesmas/Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan/dikeluarkan karena berbagai sebab antara lain: sudah meninggal, pindah, tidak dikenal atau sudah tidak miskin lagi. Untuk mengetahui penyebab Bapak/Saudara tidak mendapat KIS, bisa dikonfirmasikan ke Dinas Sosial atau BPJS Kesehatan. (Seksi SDM Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan) || Admin – 31 Oktober 2018 .
  10. Pertanyaan/Pengaduan :
    assalamualaikum saya Rinawati mahasiswa STIKES Karya Husada Pare Kediri.Saya ingin bertanya, jumlah kasus Aids pada remaja di wilayah pare?. Terima kasih wasalamualaikum wr. wb (Rinawati, rembang ngreco)
    Jawaban :
    Waalaikumussalam wr. wb. Sdri. Rinawati. Mohon maaf, Pertanyaan Saudari telah kami teruskan ke pengelola data Aids (Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular) dan untuk data jumlah kasus Aids pada remaja di wilayah Pare dipersilahkan Saudari datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dengan membawa Surat Permohonan Data. || Admin – 08 Oktober 2018 .

KIRIM PERTANYAAN/PENGADUAN

CATATAN :
Pertanyaan/Pengaduan yang Anda kirimkan akan kami jawab minimal dalam 1 x 24 jam pada hari kerja (Senin - kamis, mulai jam 07.15 - 15.30 WIB. Jumat, mulai jam 07.00 - 11.30 WIB.)

Pertanyaan/Pengaduan yang dikirim diluar jam kerja dan pada hari libur akan kami jawab pada hari kerja selanjutnya.

Untuk pertanyaan/pengaduan yang belum terjawab (dan atau tidak tampil dalam daftar pertanyaan serta jawaban di bawah) silahkan menghubungi/datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dengan ketentuan membawa surat pengantar/surat permohonan informasi dan dokumentasi, dengan mencantumkan identitas yang jelas, alamat & nomor telepon, menyampaikan secara jelas jenis informasi & dokumentasi yang dibutuhkan serta mencantumkan maksud & tujuan permohonan informasi & dokumentasi (Sesuai Bab V Pasal 13 Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri)
Terima kasih.
Nama:


Alamat:


Email:


Pertanyaan:


reCaptcha: