Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

« Selamat Datang di Situs Web Resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ® »

PUBLIC WARNING OBAT TRADISIONAL DAN KOSMETIK BERBAHAYA


Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, 12 Februari 2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. HM.04.01.1.43.11.14.7045 Tgl. 26 November 2014 tentang Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. HM.03.03.1.43.12.14.7870 Tgl. 19 Desember 2014 tentang Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya, bersama ini kami sampaikan Public Warning tersebut :

 

SIARAN PERS
HASIL PENGAWASAN  OBAT TRADISIONAL MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT

Untuk melindungi masyarakat dari penggunaan Obat Tradisional (OT) yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu, Badan POM secara rutin dan berkesinambungan melakukan pengawasan peredaran obat tradisional, termasuk kemungkinan dicampurnya Obat Tradisional dengan Bahan Kimia Obat (OT-BKO).

Berdasarkan hasil pengawasan Badan POM di seluruh Indonesia dari bulan November 2013 sampai dengan Agustus 2014 ditemukan sebanyak 51 OT-BKO, dimana 42 diantaranya merupakan produk OT tidak terdaftar (ilegal). Selain itu, berdasarkan informasi dari negara lain melalui skema Post-Market Alert System, ditemukan 62 obat tradisional dan suplemen makanan mengandung BKO. Untuk itu Badan POM menerbitkan peringatan/public warningsebagaimana terlampir, dengan tujuan agar masyarakat tidak mengonsumsi OT-BKO karena dapat membahayakan kesehatan.

Bahan Kimia Obat (BKO) yang diidentifikasi dicampur dalam OT pada temuan periode November 2013 sampai dengan Agustus 2014 didominasi oleh penghilang rasa sakit dan obat rematik seperti parasetamol dan fenilbutason, serta obat penambah stamina/aprodisiaka seperti sildenafil.

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan OT-BKO tersebut, dilakukan penarikan produk dari peredaran danpemusnahan. Untuk OT yang telah terdaftar dan ditemukan mengandung BKO, maka nomor izin edar dicabut serta diproses secara pro-justitia bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Selama dua tahun terakhir sejumlah 99 kasus diajukan ke pengadilan.

Dalam penanganan kasus OT-BKO, Badan POM terus melakukan koordinasi lintas sektor, antara lain dengan Pemda Kab/Kota (Dinas Kesehatan/Dinas Perindustrian/Dinas Perdagangan) serta Asosiasi, melalui  Kelompok Kerja Nasional Penanggulangan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat (Pokjanas Penanggulangan OT-BKO). Pokjanas Penanggulangan OT-BKO juga melakukan pembinaan/advokasi kepada UMKM di sentra-sentra produksi jamu, antara lain Banyuwangi Sukoharjo, Malang, dan Cilacap.

Ditegaskan kepada pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan OT-BKO untuk menghentikan kegiatan tersebut. Kegiatan memproduksi dan/atau mengedarkan OT-BKO merupakan pelanggaran tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepada masyarakat:

  1. ditegaskan untuk tidak mengonsumsi OT-BKO sebagaimana tercantum dalam lampiran peringatan/public warning ini termasuk peringatan/public warning yang sudah diumumkan sebelumnya, karena dapat menyebabkan risiko bagi kesehatan bahkan dapat berakibat fatal.
  2. agar melaporkan ke Badan POM apabila menduga adanya produksi dan atau peredaran OT secara ilegal kepada Contact Center HALOBPOM 1500533, SMS 081219999533, email halobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Demikian siaran pers ini disampaikan untuk diketahui dan disebarluaskan.

Jakarta. 26 November 2014

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Telepon: (021) 4240231     Fax: (021) 4209221

Email   : hukmas@pom.go.id, humasbpom@gmail.com 

Lampiran: Lampiran Siaran Pers Hasil Pengawasan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat

 

 

SIARAN PERS
Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya

Untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu, Badan POM secara rutin dan berkesinambungan melakukan pengawasan peredaran kosmetika, termasuk kemungkinan penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetika.

Hasil pengawasan Badan POM selama tahun 2014 diidentifikasi 68 kosmetika mengandung bahan berbahaya, terdiri dari 32 kosmetika luar negeri dan 36 kosmetika dalam negeri.  Untuk itu Badan POM mengeluarkan peringatan publik/public warning sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dengan tujuan agar masyarakat tidak menggunakan kosmetika tersebut karena dapat membahayakan kesehatan. Kosmetika dalam lampiran peringatan publik/public warning tersebut terdiri dari 37 kosmetika tidak ternotifikasi dan 31 memiliki nomor notifikasi yang telah dibatalkan.

Jika diihat dari  jumlah produk yang disampling selama 5 tahun terakhir, temuan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya/dilarang cenderung  menurun dari 0,86%  menjadi 0,48% (2010-2013)  dan meningkat kembali menjadi 0,99% (bulan Desember di tahun 2014).

Temuan kosmetika yang teridentifikasi mengandung bahan berbahaya selama tahun 2014 didominasi oleh kandungan pewarna dilarang (merah K3, rhodamin), cemaran logam berat Pb, dan pemutih (merkuri). Tren peredaran kosmetika mengandung bahan berbahaya yang masuk dalam daftar public warning ini merupakan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM dan kerja sama antara Badan POM dengan negara-negara anggota ASEAN.

Sebagai tindak lanjut terhadap seluruh temuan kosmetika mengandung bahan berbahaya tersebut, telah dilakukan penarikan dan pengamanan produk dari peredaran. Selama tahun 2014 telah dilakukan projustitia terhadap 41 kasus pelanggaran di bidang kosmetika,  sedangkan untuk kurun waktu  lima tahun terakhir sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) kasus dengan sanksi putusan pengadilan paling tinggi hukuman pidana penjara 1 tahun 9 bulan.

Badan POM berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi lintas sektor antara lain dengan Pemda Kab/Kota (Dinas Kesehatan/Dinas Perindustrian/Dinas Perdagangan), Kepolisian, serta Asosiasi dalam pengawasan dan penanganan kasus kosmetika mengandung bahan berbahaya.

Diserukan kepada pelaku usaha yang melakukan produksi dan/atau mengedarkan kosmetika mengandung bahan berbahaya untuk menghentikan praktek-praktek tersebut.

Kepada masyarakat:

  1. ditegaskan untuk tidak menggunakan kosmetika mengandung bahan berbahaya sebagaimana tercantum dalam lampiran peringatan publik/public warning ini termasuk peringatan publik/public warning yang sudah diumumkan sebelumnya, karena dapat menyebabkan risiko bagi kesehatan bahkan dapat berakibat fatal.
  2. diharapkan melaporkan kepada Badan POM atau Pemda setempat apabila diduga adanya produksi dan peredaran kosmetika secara ilegal kepada Contact Center HALOBPOM 1500533, SMS 081219999533, emailhalobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.     

Demikian peringatan ini disampaikan untuk diketahui dan disebarluaskan.

Jakarta,  19 Desember 2014

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Telepon: (021) 4240231     Fax: (021) 4209221

Email   : hukmas@pom.go.id, humasbpom@gmail.com 

Lampiran:

Lampiran Siaran Pers Hasil Pengawasan Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya

Gambar Produk




Print Friendly Version of this pageCetakGet a PDF version of this webpagePDF