Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

« Selamat Datang di Situs Web Resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ® »

PUBLIC WARNING BPOM TENTANG KOSMETIKA MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN OBAT TRADISIONAL MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT


Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, 04 Februari 2019.

BPOM Surabaya (31/12/2018). Dalam rangka melindungi masyarakat dari kerugian dan bahaya kesehatan akibat penggunaan kosmetika ilegal dan/ atau mengandung Bahan Dilarang/ Bahan Berbahaya dan Obat Tradisional Ilegal dan/ atau mengandung Bahan Kimia Obat, berikut kami sampaikan Public Warning Kosmetika dan Obat Tradisional sesuai siaran pers Kepala Badan POM dan Lampiran Public Warning No. B-HM.01.01.1.44.8.9410 tanggal 14 Nopember 2018 tentang Kosmetika Ilegal dan/ atau mengandung Bahan Dilarang/ Bahan Berbahaya dan Obat Tradisional Ilegal dan/ atau mengandung Bahan Kimia Obat (terlampir).

Informasi tersebut dapat juga dilihat di website Badan Pengawas Obat dan Makanan www.pom.go.id. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. (Dra. Retno Chatulistiani P., Apt. - Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya) 

SIARAN PERS 

Temuan Kosmetik Ilegal dan Mengandung Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya serta Obat Tradisional Ilegal dan Mengandung Bahan Kimia Obat 

Jakarta - Selama tahun 2018, BPOM RI menemukan 112 miliar rupiah kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang (BD)/bahan berbahaya (BB) serta 22,13 miliar rupiah obat tradisional (OT) ilegal dan/atau mengandung bahan kimia obat (BKO). Temuan ini merupakan hasil pengawasan produk di peredaran (post-market control) secara rutin, adanya kasus, maupun operasi penertiban ke sarana produksi, sarana distribusi, atau retail oleh BPOM RI melalui Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. 

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa temuan kosmetik didominasi oleh produk kosmetik yang mengandung merkuri, hidrokinon dan asam retinoat. BPOM RI juga menemukan enam jenis kosmetik yang sudah ternotifikasi mengandung BO/BB yaitu pewarna dilarang (merah K3) dan logam berat (timbal). Secara umum bahan tersebut dapat menyebabkan kanker (karsinogenik), kelainan pada janin (teratogenik), dan iritasi kulit. 

Sementara itu, BKO yang teridentifikasi dalam temuan obat tradisional didominasi oleh sildenafil sitrat, fenibutazon dan parasetamol yang berisiko menimbulkan efek kehilangan penglihatan dan pendengaran, stroke, serangan jantung, kerusakan hati, perdarahan lam bung, hingga gagal ginjal. 

Seluruh temuan kosmetik mengandung BO/BB dan OT mengandung BKO telah ditindaklanjuti secara administratif, antara lain berupa pembatalan notifikasi/izin edar, penarikan dan pengamanan produk dari peredaran, serta pemusnahan. Untuk produk kosmetik dan OT ilegal dilakukan proses pro-justitia. 

Penny K. Lukito mengungkapkan bahwa BPOM RI telah mengungkap 36 perkara tindak pidana OT tanpa izin edar dan/atau mengandung BKO dan 45 perkara kosmetik tanpa izin edar dan/atau mengandung BO /BB. "Keseluruhan perkara terse but telah ditindaklanjuti secara pro-justitia", jelasnya. "Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, putusan tertinggi pengadilan perkara OT yaitu pidana penjara 2 tahun dan denda 1 miliar rupiah, sementara perkara kosmetik dijatuhi sanksi berupa putusan pengadilan paling tinggi penjara 2 tahun 6 bulan dan denda 1 miliar rupiah", lanjutnya. 

Selain hasil temuan tersebut, BPOM RI juga menindaklanjuti hasil laporan PMAS (Post-Marketing Alert System) yang dilaporkan oleh negara lain yaitu sebanyak 113 item kosmetik mengandung BO/BB dan 115 item OT dan suplemen kesehatan mengandung BKO. Semua temuan PMAS tersebut merupakan produk yang tidak terdaftar di BPOM RI. 

BPOM RI kembali menegaskan agar pelaku usaha menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. "Selama tahun 2018 kami masih menemukan produk yang sudah pernah diumumkan dalam public warning tahun sebelumnya, namun masih beredar di pasaran," ujar Kepala BPOM RI. Untuk itu masyarakat diimbau agar lebih waspada serta tidak mengonsumsi produk­-produk sebagaimana tercantum dalam lampiran public warning ini ataupun yang sudah pernah diumumkan dalam public warning sebelumnya. "lngat selalu Cek KLIK (Kemasan, Label, lzin Edar, Kedaluwarsa). Pastikan kemasan dalam kondisi baik, baca informasi produkyang tertera pada labelnya, memiliki izin edar BPOM, dan tidak melebihi masa kedaluwarsa." Penny K. Lukito tak henti mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas. 

Dokumen Publik Warning BPOM

 

Dokumen Siaran Pers

 


lnformasi lebih lanjut hubungi:

Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar /Balai POM di seluruh Indonesia.

Semoga bermanfaat. © SGI-2019




Print Friendly Version of this pageCetakGet a PDF version of this webpagePDF