Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

« Selamat Datang di Situs Web Resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ® »

SOSIALISASI TIM SABER PUNGLI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI




Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, 28 April 2017.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang terbebas dari segala bentuk pungutan liar atau pungli sudah menjadi kewajiban bagi semua penyelenggara pemerintah tidak terkecuali pada pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang terbaik juga menjadi salah satu dari misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Dalam semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, maka pada tanggal 27 April 2017 bertempat di Ruang Pertemuan Kahuripan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri diselenggarakan sosialisasi oleh Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) Kabupaten Kediri. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh karyawan dan karyawati Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri beserta 37 Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas. Acara sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber Tim Saber Pungli Kabupaten Kediri yang terdiri dari unsur Inspektorat, Kejaksaan, Polres Kabupaten Kediri dan Polres Kota Kediri. Dalam sambutannya Kepala Dinas kesehatan kabupaten Kediri menekankan kepada semua peserta sosialisasi bahwa sebagai pelayan masyarakat harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik, transparan dan bebas dari segala bentuk pungutan liar. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh karyawan dan Kepala UPTD beserta Ka. Sub Bagian TU pada Puskesmas, Gudang Farmasi Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Dalam materi sosialisasi tersebut disampaikan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada tahun 2016 pelayanan pada sektor kesehatan menempati urutan ke-9 dari kasus pungutan liar. Secara harfiah pungutan liar diartikan sebagai pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Dampak dari adanya pungli menyebabkan penambahan biaya, rusaknya tatanan masyarakat, munculnya masalah sosial, menghambat pembangunan serta ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Upaya pencegahan yang bias dilakukan berupa : meningkatkan pelayanan publik berupa pemangkasan sistem, keterbukaan tarif, memberikan edukasi kepada masyarakat, adanya kontrol dari atasan langsung dengan lebih intensif dan penerapan pola reward dan punishment. Penerapan hukum terhadap terjadinya pungli pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001, sedangkan bagi Non PNS diatur dalam pasal 368 (1) KUHP.

Dalam kesempatan sosialisasi tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh peserta untuk melakukan diskusi tentang pelayanan publik yang baik dan terbebas dari pungutan liar atau pungli. Semoga dengan terselenggaranya acara ini bisa menjadi bekal bagi semua karyawan dan karyawati di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri berserta jajarannya untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan dan bebas dari segala bentuk pungutan liar.

© SGI-2017




Print Friendly Version of this pageCetakGet a PDF version of this webpagePDF