Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

« Selamat Datang di Situs Web Resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ® »

INHOUSE TRAINING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016




Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, 15 November 2016.

Semakin banyaknya permasalahan yang terjadi dalam setiap kegiatan Pengadaan Barang, Konstruksi, Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya dewasa ini menuntut setiap Lembaga/ Kementerian/ Departemen dan Instansi Daerah lebih waspada dalam penyelenggaraannya. Kewaspadaan yang perlu dicermati adalah mulai dari perencanaan, organisasi, pelaksanaan hingga controlingnya. Hal ini dimaksudkan agar pengadaan barang tersebut dapat efektif, effisien, transparan terbebas dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kesadaran hukum di Indonesia telah semakin meningkat hal ini ditandai dengan banyaknya institusi hokum terus menerus mendorong agar di setiap Lembaga/ Kementerian/ Departemen/ Instansi Daerah peraturan/ hukum berfungsi semakin efektif.

Selaras dengan kondisi terebut, pada tanggal 8 s.d. 12 Nopember 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri melalui Sub.Bag. Urusan Kepegawaian dan Keuangan serta UPTD Pusat Pelatihan Sumberdaya Manusia Kesehatan (PPSDMK) bekerjasama dengan Universitas Diponegoro menyelenggarakan Inhouse Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan harapan para peserta setelah menyelesaikan pelatihan memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Serta dapat mengaplikasikan sebaik mungkin.

Acara ini digelar dengan tujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJ) dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara profesional dan beretika. 

Tujuan Umum dari acara pelatihan ini  adalah :

  1. Mengajarkan kepada para Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di seluruh L/K/D/I diseluruh Indonesia mulai dari PA sampai dengan ULP tentang tata cara pengadaan yang benar sesuai dengan Perpres 54/2010 dan Perpres 70/2012.
  2. Mengatur koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPPBJ) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
  3. Mewujudkan ketersediaan tenaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki pemahaman, ketrampilan dan integritas yang pada akhirnya akan menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang terjangkau.
  4. Mewujudkan proses peningkatan dan penyempurnaan kualitas penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara berkelanjutan.

Sedangkan secara khusus acara ini bertujuan :

  1. Peserta mampu memahami mengenai gambaran umum pengadaan, prinsip-prinsip dasar, kebijakan umum, kode etik dan dasarhukum/peraturan yang terkait, pihak pihak yang terkait, serta prinsip pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
  2. Peserta mampu memahami persiapan pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan umum, penentuan system pengadaan (metode pemilihan, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi pengadaan, pemilihan jenis kontrak), pemilihan metode kualifikasi, penyusunan jadwal pemilihan, penyusunan HPS, dan penyusunan dokumen pengadaan.
  3. Peserta mampu memahami prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dan Konsultansi.
  4. Peserta mampu memahami pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola.
  5. Peserta mampu mengetahui peraturan pelaksanaan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri dan Usaha Kecil dan peraturan pengadaan barang/jasa dengan dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).
  6. Peserta mampu memahami kegunaan dan kebutuhan E-Procurement yang akan digunakan sebagai acuan dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah di seluruh Indonesia.

Rangkaian kegiatan Inhouse Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini terbagi menjadi dua sesi, untuk sesi materi narasumber yang ditunjuk selama pelatihan adalah para trainer bersertifikat dari Tim Universitas Diponegoro, dengan peserta dari Dinas Kesehatan sebanyak 5 orang dari Bidang, Sekretariat, dan UPTD. Sedangkan untuk peserta dari UPTD Puskesmas se Kabupaten Kediri (37 Puskesmas) sejumlah 74 orang yaitu masing-masing Kepala UPTD Puskesmas dan satu Staf. Pada sesi Ujian Sertifikasi secara langsung dipandu Tim dari LKPP Jakarta sebagai Penguji.

Berdasarkan hasil kegiatan training ini peserta mampu memahami mengenai gambaran umum pengadaan, prinsip-prinsip dasar, kebijakan umum, kode etik dan dasar hukum/peraturan yang terkait, serta prinsip pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Peserta mampu memahami prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dan Konsultansi, mulai dari tahap perencanaan umum penentuan sistem pengadaan (metode pemilihan, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi pengadaan, pemilihan jenis kontrak), pemilihan metode kualifikasi, penyusunan jadwal pemilihan, penyusunan HPS, penyusunan dokumen pengadaan.

Sebagai output dari kegiatan training pengadaan barang dan jasa pemerintah telah dilaksanakan uji sertifikasi pengadaan barang/  jasa pemerintah sebanyak 78 orang (1 orang berhalangan) dan yang dinyatakan lulus adalah 32 (tiga puluh dua) orang atau 41%, 2 (dua) orang diantaranya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Berdasarkan penjelasan dari Panitia Inhouse Training, dengan tingkat kelulusan ini dianggap cukup baik. [SGI]




Print Friendly Version of this pageCetakGet a PDF version of this webpagePDF